Menurut informasi yang saya dapatkan melalui mesin pencari google bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa kita sebut dengan SBY, memberi apresiasi atas peran daerah dalam mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5% pada tahun 2009 yang lalu.
Pada waktu itu Presiden mengingatkan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi tersebut bukan yang jauh dari langit. Semua itu di capai dengan kerja keras dan distribusi dari daerah di seluruh pelosok Tahan Air. Mungkin kerja kerasnya sama dengan blog Kanghari untuk dapat memperoleh page rank dua, hehehe....
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada waktu itu mengatakan ditengah-tengah terpaan krisis global, pertumbuhan ekonomi 4,5% bisa di capai antara lain melalui peningkatan pertumbuhan sektor riil. Keberhasilan perekonomian juga diukur dari inflansi pada tahun 2009 yang merupakan terendah dalam 30 tahun terakhir. Hanya ada tiga tahun yang inflansinya di bawah 3% dalam kurun waktu 30 tahun.
Dan pada waktu tahun 2009 lalu inflansi kita mencapai 2,8%, sementara cadangan devisa kita juga tertinggi dalam sejarah, yaitu USD 66,5 miliar, kata SBY dalam acara penyerahan penghargaan piala Citra Bhakti Abdi Negara atau biasa di sebut dengan CBAN di Istana Negara Jakarta kemarin. Dan Presiden mengungkapkan bahwa Indonesia memerlukan cadangan devisa minimum USD 100 miliar. Dengan nilai cadangan tersebut, akan lebih aman dalam menghadapi guncangan ekonomi, yaitu baik dalam tingkat global maupun regional. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan kepada setiap daerah supaya meningkatkan perekonomian agar tumbuh lebih baik lagi dalam lima tahun mendatang.
Menurut beliau ada tiga hal yang bisa memicu pertumbuhan ekonomi yaitu memastikan iklim usaha di Tanah Air tetap dalam kondisi konduktif, Meningkatkan pembangunan infrastruktur, dan melakukan reformasi birokrasi. Dalam acara yang diselenggarakan pada hari kemarin, Presiden menyerahkan penghargaan piala CBAN kepada 45 Bupati dan Wali Kota yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik. Penilaian terhadap para pemerintah kota dan bupati itu di lakukan pada tahun 2009 lalu. Presiden menyerahkan penghargaan kepeloporan dan inovasi kepada tiga Gubernur, dua wali kota, dan dua bupati atas kepemimpinannya di daerah masing-masing.
Mereka adalah Gubernur NAD Irwadi Yusuf, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, Gubernur Sulawesi Utara SH Sarundajang, Bupati Agam Aristo Munandar, Wali kota Solo Joko Widodo, Wali Kota Parepare Moh Zain Katoe, dan Bupati Merauke Johanes Gluba Gebze. Selain itu Presiden juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemprov Kalimantan Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Pemkab Batang Hari, Pemkot Sukabumi, Pemkot Pekan Baru, Pemkot Dumai, dan Pemkab Pacitan. Penghargaan ini di berikan setelah dilakukan penilaian atas laporan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah di tingkat daerah.
Penghargaan tersebut diberikan setiap dua tahun sekali dan hal tersebut telah di mulai sejak tahun 2006 silam. Pemberiannya merupakan bagian dari pembinaan aparatur negara dalam mendorong reformasi birokrasi menuju terciptanya pelayanan publik yang benar-benar diharapkan masyarakat. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan mengatakan, penentuan para penerima penghargaan dilakukan melalui tiga tahap. Pada tahap yang pertama yaitu setiap pemerintah Provinsi mengusulkan kabupaten atau kota yang dinilai mempunyai komitmen kuat serta memberikan upaya nyata dalam peningkatan pelayanan publik.
Untuk tahapan kedua yaitu penilaian terhadap kabupaten atau kota yang diusulkan oleh tim yang terdiri dari unsur pemerintah, LSM, Media Massa, dan perguruan tinggi dengan menggunakan instrumen teruji. Untuk tahap ketiga yaitu dinilai dari hasil penilaian dan masukan masyarakat diolah selanjutnya diputuskan oleh tim pengarah yang dipimpin oleh menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Penilaian terhadap pemerintah kabupaten kota dalam peningkatan pelayanan publik mereflesikan apa yang menjadi arah kebijakan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, ujarnya kemarin. Hal tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi, peluasan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.
Sementara itu, wali kota Solo Joko Widodo berharap untuk jangka waktu kedepan pemerintah tak sebatas memberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang berprestasi, namun lebih dari itu, pemerintah bisa memberikan inisiatif seperti yang dilakukan kementerian Keuangan belum lama ini. Dengan adanya dana insentif, menteri keuangan yakin daerah akan semakin terpacu mengelola keuangan secara baik dan maksimal. Insentif juga bisa digunakan untuk membahas anggaran dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut informasi dari kementerian pada tahun lalu, kami mendapat Rp 19,2 miliar dan selanjutnya bisa kami gunakan untuk pendidikan dan infrastruktur, kata Joko Widodo yang akrab di panggil dengan nama Jokowi. Menurutnya dana-dana insentif dari pemerintah pusat itu sangat membantu program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Menurut Jokowi juga, daerah sering kesulitan menggunakan dana di APBD secara proporsional, dan dana APBD banyak yang terkuras untuk pos belanja aparatur dari pada belanja publik, begitu menurutnya.
--
Posting oleh Hari Agustomo Nugroho ke Kanghari pada 2/12/2010 12:12:00 AM
0 comments:
Post a Comment